INFO
12  Raperda Disepakati Masuk Propemperda

12 Raperda Disepakati Masuk Propemperda

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sembilan rancangan peraturan daeran (Raperda)  Kota Palangka Raya dan tiga raperda inisiatif DPRD Palangka Raya, akhirnya  disepakati dimasukan dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda)  tahun 2020.

“Dengan disepakatinya  kesemua rancangan regulasi tersebut, maka total yang masuk pada propemperda  adalah berjumlah 12  raperda,” ungkap Wakil Walikota  Palangka Raya, Umi Mastikah saat membaca sambutan  Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin, pada paripurna DPRD Palangka Raya dengan agenda penetapan propemperda tahun 2020, Kamis (24/10/2019), di gedung dewan setempat.

Meski dalam laporannya Umi, tidak merincikan apa saja 12 raperda tersebut, namun menurut dia  semua raperda yang masuk propemperda  harus dibahas sesuai dengan  mekanisme dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Terutama sesuai dari rapat koordinasi penyusunan propemperda tahun 2020, dengan pihak Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Palangka Raya.

“Pemerintah kota berharap, agar sepanjang tahun 2020 mendatang pembentukan raperda yang dilakukan dapat lebih terarah dan obyektif untuk terciptanya sistem  penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, terbuka dan profesional,” harapnya.

Tak kalah penting diperhatikan  sebut Umi, dalam pembahasan  setiap raperda, maka harus  difokuskan pada kegiatan penyusunan raperda yang tepat  menurut skala prioritas yang ditetapkan.

Adapun dalam kesempatan itu  orang nomor dua di Kota Cantik inipun juga mengungkapkan, selain penyusunan propemperda 2020, di sisi lain masih adanya tunggakan propemperda pada tahun 2014  sampai dengan 2019, juga diharapkan dapat dibahas.

“Melalui paripurna ini kami  sampaikan 10 buah raperda  Kota Palangka Raya, yang merupakan tunggakan  propemerda  tahun  2014-2019. Diharap bisa dibahas  pada tahun 2020,” cetusnya.

Lagi-lagi meskipun tidak merincikan ke sepuluh raperda tunggakan yang dimaksud, namun selebihnya Umi  mengatakan, penetapan  propemperda itu merupakan amanat Undang-undan Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan DPRD  Palangka Raya bersama dengan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Adapun paripurna yang dipimpim Wakil Ketua DPRD Palangka Raya Basirun B Sahepar tersebut, juga  dirangkai dengan paripurna   penyampaian jawaban walikota Palangka Raya terhadap  pemandangan umum fraksi  DPRD Palangka Raya, tentang nota keuangan APBD Kota Palangka Raya, yang juga dibacakan oleh Wakil Walikota Palangka Raya Umi Mastikah (MC. Isen Mulang.1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*