INFO

Apa Saja Poin Dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2018, Menjadi Perbincangan di Media Sosial (Medsos).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) resmi diundangkan pada 17 Januari 2018. Surat Keterangan Penelitian (SKP) wajib dimiliki bagi siapa pun yang berniat melaksanakan riset di seluruh wilayah Indonesia. Hanya dikecualikan untuk penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaannya berasal dari APBD dan atau APBN. 

Aturan ini tidak mengikat bagi warga negara asing. Dalam Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan peneliti dalam aturan ini adalah perseorangan atau kelompok Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam lembaga pendidikan, badan usaha, atau ormas yang melakukan penelitian. Izin riset bagi orang asing diatur dalam ketentuan lain yang sifatnya lintas kementerian, dari mulai Ristekdikti hingga Kementerian Luar Negeri.

Peraturan ini menggantikan aturan yang telah ada sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Aturan ini ditandatangani oleh Gamawan Fauzi, ketika masih jadi Menteri Dalam Negeri.

Mengutip situs tirto.id, Aturan ini ramai dibicarakan di media sosial sejak malam (5/2) kemarin, termasuk oleh Alghiffari Aqsa, Direktur LBH Jakarta. Ia mempertanyakan alasan penerbitan aturan ini. Sementara Veronica Koman, pengacara HAM dan aktivis Papua, berkomentar bahwa dengan aturan baru ini “penelitian saja dikekang.” 

Apa saja poin dalam Permendagri ini?

Seperti pada umumnya sebuah peraturan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini diawali dengan penjabaran istilah-istilah yang muncul dalam keseluruhan pasal. Dilanjutkan dengan “Tujuan” di Pasal 2. Di sana dijelaskan bahwa tujuan diterbitkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) adalah dalam rangka tertib administrasi, juga “dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian.” Tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan “dampak negatif” itu. 

Hanya disebutkan dalam Pasal 11, bahwa penilaian apakah riset yang diajukan “berdampak negatif” atau tidak berada di tangan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dijelaskan di Pasal yang sama, jika riset dirasa “menimbulkan dampak negatif”, penilai akan memberikan rekomendasi menolak penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP). 

Mengutip situs kbr.id, dalam pasal 11 tim verifikasi akan mengkaji ada tidaknya dampak negatif dari penelitian. Staf Ahli Kemendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Widodo Sigit Pujianto mengatakan, penelitian bisa ditolak atau izin bisa dicabut bila dianggap merugikan pemerintah.

Selain menimbulkan dampak negatif, Surat Keterangan Penelitian (SKP) bisa tidak jadi diterbitkan karena peneliti tidak mematuhi norma atau adat istiadat, serta kegiatannya “meresahkan masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” (Pasal 15) tanpa ada penjelasan apa pun setelahnya.

Mengutip situs kbr.id, Penelitian, menurut Sigit, juga harus sejalan dengan empat pilar berkebangsaan antara lain Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Pasal 15 permendagri ini menyebut, pemerintah juga bisa tak memperpanjang izin apabila penelitian menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penolakan yang sifatnya lebih substantif seperti ini tidak terlihat dalam aturan yang lama. Dalam aturan sebelumnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, penolakan pengajuan rekomendasi penelitian lebih bersifat administratif, misalnya tidak lengkapnya dokumen persyaratan, dan tidak mengisi semua informasi dalam proposal penelitian.

Proses Dalam Pengajuan

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia baru ini, dijelaskan bahwa penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) tergantung pada ruang lingkup penelitian.

Jika penelitian mencakup nasional, atau lebih dari dua provinsi, maka izin berada di tangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Unit Layanan Administrasi.

Jika ruang lingkup riset adalah provinsi, maka yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) adalah Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi. 

Jika ruang lingkup riset adalah kabupaten/kota, maka izin berada di Bupati/Wali Kota, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

Ada tiga tahap yang mesti dilalui peneliti, baik sebagai individu atau kelompok, sebelum dapat memegang Surat Keterangan Penelitian (SKP). Pertama, mengajukan permohonan tertulis sesuai ruang lingkup penelitian. Kedua, verifikasi dokumen, dan Ketiga, keputusan apakah Surat Keterangan Penelitian (SKP) keluar atau tidak.

Dalam proses pengajuan permohonan tertulis, peneliti perseorangan harus berurusan dengan Lurah/Camat/Kepala Desa setempat. Sebab permohonan ini harus diketahui oleh pimpinan tempat berdomisili. (Pasal 8 ayat 2).

Selain surat permohonan tertulis, pengajuan juga harus disertai dokumen proposal penelitian, surat pernyataan untuk taat dan tidak melanggar aturan, dan identitas peneliti. Setelah semua dokumen rampung dan semua ketentuan terpenuhi, maka otoritas terkait wajib menerbitkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) paling lama lima hari kerja (Pasal 12). 

Surat Keterangan Penelitian (SKP) berlaku selama satu tahun, dan dapat diperpanjang kemudian. (PjR/tirto.id/kbr.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*