INFO
Audensi Tindak Lanjut Pemanfaatan Kawasan Pasar Flamboyan Atas

Audensi Tindak Lanjut Pemanfaatan Kawasan Pasar Flamboyan Atas

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Persatuan Pedagang Pasar Flamboyan Atas bersama-sama dengan Pemerintah Kota Palangka Raya yang dalam hal ini diwakili oleh BPKAD dan Inspektorat Kota Palangka Raya melakukan audensi membahas masalah tindak lanjut pemanfaatan tanah di kawasan pasar Flamboyan atas di Ruang Rapat Peteng Karuhei I, Jumat (8/11/2019), tampak hadir pada kegiatan ini antara lain Kepala BPKAD, Kepala BPPRD, Kepala Inspektorat, dan Perwakilan Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya.
 
Ketua Persatuan Pedagang Pasar Flamboyan Atas, Theopilus mengatakan bahwa mereka sudah cape dan lelah selama 11 tahun berjuang untuk menegakan keadilan dari Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap Pengelola Pasar Flamboyan Atas. 
 
Pokok permasalahannya yaitu bahwa pasar flamboyan atas dikatakan masuk jalur hijau padahal itu tidak benar, yang jalur hijau adalah 150 meter dari pinggir sungai kahayan.
 
Menurut Theopilus awal dari pembangunan pasar flamboyan atas adalah melalui Gubernur Kalteng Gatot Amrih  yang melihat tata Kota Palangka Raya tidak mempunyai ciri kota  sehingga dipanggil  Walikota yang pada waktu itu dijabat oleh Lukas Tingkes dan dicarikan tempat yang bisa dipakai  dan mengatakan ditempat itu sebagai jalur niaga bukan jalur hijau sehingga diberikannyalah HGB dan memiliki IMB dan punya sepadan jalan dan pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memberikan perpanjang HGB  selama 20  tahun dan tanpa ada biaya sewa.
 
Kepala BPKAD Kota Palangka Raya, Absiah mengatakan Hak Guna Bangunan ( HGB) pasar flamboyan atas masa berlakunya sudah habis dari tahun 2008 dan ini juga untuk menindaklanjuti adanya temuan BPK, karena kalau tidak dilanjuti temuan BPK maka ini akan menjadi ranah hukum bagi Pemerintah Kota Palangka Raya, karena selama 11 tahun keberadaan pasar flamboyan atas tidak memberikan kontribusi maupun PAD bagi Pemerintah Kota Palangka Raya sedangkan semua pembangunan-pembangunan yang lain dituntut harus dilaksanakan yang notabene berasal dari PAD yang didapat Pemerintah Kota Palangka Raya.
 
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Reja Framika mengatakan apapun hasil dari pertemuan ini nanti akan disampai ke teman-teman di dewan untuk ditindaklanjuti dan harapannya persoalan ini dapat diselesaikan dan jangan dibiarkan sampai berlarut-larut, tutup Reja.(MC.Isen Mulang/Adi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*