INFO

DLH Palangka Raya Lakukan Pengawasan Lingkungan Kepada 100 Pelaku Usaha

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelaku usaha di Kota Palangka Raya. Tujuannya memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan kegiatan usaha terhadap persyaratan dan kewajiban izin lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

Wali Kota Palangka Raya melalui Kadis Lingkungan Hidup Achmad Zaini, Kamis (13/8/2020) menyampaikan, setiap industri atau pelaku usaha harus mengantongi perizinan agar tidak menemukan masalah dikemudian hari.

Pemerintah Kota Palangka Raya, sudah memberikan kemudahan-kemudahan kepada pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan diharapkan, dengan banyaknya pelaku usaha yang mengembangkan usahanya maka akan meningkatkan perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, aspek lingkungan juga harus diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan dan aturan perundangan. Kedepan perlu menetapkan program Industri Hijau yang mengedepankan perhatian kepada aspek lingkungan.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Lingkungan Hidup pada DLH Kota Palangka Raya, Yusran mengatakan, pada tahun ini menargetkan pengawasan terhadap 100 pelaku usaha baik yang sudah maupun belum memiliki izin lingkungan.

“Sampai bulan ini sudah melakukan pengawasan kepada 65 pelaku usaha dan kegiatan masih terus berjalan sampai akhir tahun,” ujarnya.

Yusran menjelaskan sasaran dalam pengawasan adalah mendapatkan data dan informasi serta fakta ketaatan pelaku usaha seperti tertuang dalam komitmen dokumen lingkungan yaitu pengendalian terhadap pencemaran air, udara, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Jika tidak dipenuhi dan didapati temuan di lapangan lanjut Yusran, maka perusahaan atau pelaku usaha akan mendapatkan berita acara pengawasan.
“Sanksinya bisa berupa teguran lisan maupun tertulis, sebab pengawasan yang dilakukan lebih mengedepankan kepada pembinaan agar pelaku usaha memenuhi persyaratan dan kewajiban izin lingkungan hidup yang diatur. Namun sanksi dapat juga berlanjut kepada pembekuan dan pencabutan izin lingkungan,” katanya.

Perusahaan yang didapati terdapat temuan di lapangan kemudian turut diikutsertakan dalam program pembinaan, serta peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nantinya dihadirkan narasumber dari Kementerian dan praktisi lingkungan guna mencarikan solusi atas permasalahan yang didapati oleh pelaku usaha tersebut.

“Progres perusahaan dalam memenuhi persyaratan lingkungan hidup akan dipantau dan dievaluasi,” ucap Yusran. (MC. Isen Mulang/yk/Zuwai/nd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*