INFO
DPRD Paripurna Raperda RPJMD

DPRD Paripurna Raperda RPJMD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Hasil rapat panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Palangka Raya guna menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Kalteng terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 disampaikan dalam rapat paripurna ke 11 DPRD Kota Palangka Raya pada Jumat (22/3/2019) pagi.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD kota  Sigit K Yunianto, dihadiri langsung Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dan wakilnya Hj Umi Mastikah serta jajaran OPD dan Forkopimda lingkup Pemerintah Kota (Pemko)  Palangka Raya.

Sigit mengatakan seluruh hasil evaluasi gubernur telah diterima oleh DPRD pada tanggal 20 Maret yang lalu. Kemudian dilanjutkan pembahasan bersama antara pemerintah kota (Pemko) dan DPRD pada tanggal 21 Maret untuk dilakukan kajian dan penyesuaian.

Sementara itu juru bicara Pansus RPJMD, Nenie A Lambung memaparkan sejumlah point utama hasil evaluasi gubernur tentang RPJMD, antara lain untuk menyesuaikan hasil evaluasi dengan kondisi riil di Kota Palangka Raya.

“Secara umum hasil kesepakatan pembahasan kita  adalah agar penyusunan peraturan perundang-undangan sistematika RPJMD bisa disesuaikan dengan Permendagri No 86 Tahun 2017,”ungkapnya.

Menurutnya, hasil pembahasan RPJMD  secara umum dapat disetujui,  namun dengan sejumlah catatan, seperti penyempurnaan kembali beberapa bab di dalamnya yang mengatur tentang data-data terkait kasus balita gizi buruk, sistem pengelolaan keuangan daerah dan permasalahan serta isu strategis daerah.

“Juga terkait tata batas wilayah Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan agar dapat mengacu kepada RTRW Kota Palangka Raya,”paparnya.
Pihak pansus  lanjut  Nenie, dapat menyimpulkan bahwa kedua belah pihak baik itu pemerintah kota dan DPRD telah menerima sepenuhnya hasil evaluasi gubernur terlebih raperda RPJMD sangat dinantikan dalam memenuhi kebutuhan produk hukum di Kota Palangka Raya.

“Dengan segera diberlakukannya aturan ini maka harus disambut dengan persiapan tekad yang kuat. Maka itu hasil laporan ini harus disampaikan kepada gubernur sebagai bentuk keseriusan kita dalam menjalankan mekanisme pembentukan produk hukum,”pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*