INFO
Gepeng Menjamur Harus Ditertibkan

Gepeng Menjamur Harus Ditertibkan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Bukan hal baru lagi bila Pemerintah (Pemko) Kota Palangka Raya, masih dihadapkan dengan permasalahan yang berulang-ulang. Permasalahan yang seolah seperti langganan itu adalah terkait kemunculan gelandangan dan pengemis (gepeng).

Wakil Ketua II Komisi C DPRD Palangka Raya, Shopie Ariany mengatakan, fenomena keberadaan para gepeng dapat dengan mudah ditemui. Terutama di sudut-sudut jalan kota, dengan kondisi sedang meminta-minta kepada pengendara kendaraan maupun masyarakat yang dijumpainya.

Menjamurnya para gepeng ini kata legislator Partai Perindo ini tentu mengkhawatirkan, karena bisa saja berpotensi menimbulkan permasalahan sosial di tengah upaya pemerintah daerah memutus mata rantai penyebaran wabah virus korona.

“Gepeng ini sepertinya banyak yang berasal dari luar kota. Lokasi yang mereka jadikan untuk meminta-minta sudah pernah dilakukan penertiban dan dilakukan pendataan serta teguran oleh instansi terkait. Jadi kecil kemungkinan, gepeng yang lama melakukan aktivitas tersebut,” ucap Shopie, Kamis (17/9/2020).

Di dalam aturan pemerintah daerah, sambung Shopie, maka jelas keberadaan gepeng tidak dibenarkan karena bertentangan dengan norma kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar (UUD)1945.

“Baik itu gepeng yang baru ataupun lama, tetap harus ada tindakan tegas dari dinas terkait. Sudah jelas keberadaan gepeng tidak dibenarkan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945,”tegasnya.

Dilanjutkan Shopie, perlunya penanganan terhadap para gepeng tentu menjadi bagian dari upaya untuk memberi rehabilitasi kepada gelandangan, pengemis, pengamen dan lainnya. Sehingga dengan adanya rehabilitasi berupa pendidikan dan pembekalan, maka diharapkan para gepeng mampu mencapai taraf kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara.

“Dalam UU Nomor 6 Tahun 1974 disebutkan tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial, dimana dipandang perlu untuk menetapkan serta menindak lanjuti peraturan pemerintah (PP) tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis,”pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/nd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*