INFO
Inspektur Kota Palangka Raya Tanggapi Dugaan Praktek Pungli PPDB di SMPN 2 Yang Viral di Medsos

Inspektur Kota Palangka Raya Tanggapi Dugaan Praktek Pungli PPDB di SMPN 2 Yang Viral di Medsos

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Inspektur Kota Palangka Raya, Alman Pakpahan memberikan tanggapan terhadap dugaan praktek pungli penerimaan PPDB yang terjadi di SMPN 2 yang diviralkan oleh oknum orang tua siswa yang ingin anaknya bisa masuk di SMPN 2 Palangka Raya.

Alman Pakpahan sampaikan kepada Tim MC Isen Mulang di ruang kerjanya, Rabu ( 19/6/2019) bahwa apa yang diviralkan oleh oknum orang tua siswa itu tidak benar dan tidak terbukti.

Berdasarkan data dan fakta di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan, penelusuran dan dikonfrontir dengan pihak-pihak yang terkait semua yang disampaikan di medsos miliknya itu tidak benar.

Hal itu terjadi bermula dari salah satu orang tua siswa berinisial “D” ingin anaknya bisa masuk ke SMPN 2 Palangka Raya, kemudian berusaha mencari informasi 1 (satu) minggu sebelum lebaran sehingga diperoleh informasi dari salah satu orang tua dari teman anaknya itu diperkenalkan dengan seorang guru di sekolah itu yang berinisial “N” namun sepertinya ibu “D” tidak melanjutkan lagi komunikasinya.

Kemudian ibu “D” mencari informasi lagi dengan orang yang berbeda dengan inisial mama “R” untuk membantu anaknya supaya bisa masuk di SMPN 2 . Mama “R” memperkenalkan dengan temannya yang berinisial ” MT” kemudian “MT” menghubungi temannya berinisial “F”. Akhirnya ibu “D” melakukan komunikasi dengan “F” melalui chating dan telephone serta merekamnya.

Dari hasil komunikasi antara ibu ” D” dengan “F” dikatakan bahwa akan mengupayakan untuk data domisilinya supaya bisa masuk ke zona sekolah SMPN 2 seperti yang dia inginkan. Namun akhirnya komunikasi antara mereka berdua juga tidak dilanjutkan juga.

Selanjutnya ibu “D” mengurus kartu keluarga baru di Jl. Moris Ismail III, dan terbit pada tanggal 16 Mei 2019. Kebetulan dalam 1 (satu) zona ada 2 (dua) sekolah yaitu SMPN 2 dan SMPN 6.

Sedangkan pengumuman PPDB antara tanggal 13 s/d 18 Mei 2019. Dari Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mendistribusikan ke SMPN 6 Palangka Raya karena zonasi domisilinya lebih dekat ke SMPN 6.

Berdasarkan Permendikbud No. 51 tahun 2018 pasal 18 ayat 2 menyatakan untuk diterima di sekolah harus minimal 6 bulan terbit Kartu Keluarga.

Lanjut Alman, meskipun demikian Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dengan arif dan bijaksana tetap mengakomidir dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Palangka Raya apalagi pendidikan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan.

Mungkin ibu ” D” ini kecewa karena anaknya tidak bisa masuk di SMPN 2 sesuai dengan keinginannya akhirnya memviralkan hal yang tidak sesuai dengan faktanya ” hoax” di medsos. Dengan kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran bagi kita semua dan masyarakat Kota Palangka Raya menggunakan sosial media dengan bijak karena bisa terjerat undang-undang ITE, tambahnya.

Bersyukur setelah dilakukan mediasi dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan karena pencemaran nama baik tidak akan melaporkan balik. Sebagai bentuk kesungguhannya ibu ” D ” membuat surat pernyataan permintaan maaf kepada pihak – pihak terkait dan tidak akan mengulangi lagi kesalahannya karena telah memposting ke media sosial instagram miliknya, tutup Alman. (MC. Isen Mulang/win)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*