INFO

Kelompok Masyarakat Ikuti Sosialisasi Illegal Fishing di Kelurahan Petuk Katimpun

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Perikanan Kota Palangka Raya menyelenggarakan sosialisasi kelompok masyarakat pengawas (Pokmawas) dan illegal fishing di Dermaga Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Rabu (10/5/2017).

Sosialisasi dalam rangka perlindungan sumber daya perikanan ini diikuti oleh perwakilan Pokmawas dari setiap kelurahan. Hadir pula Kapolsek Bukit Batu dan Kapolsek Rakumpit serta para mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah kerja nyata (KKN).

Kegiatan sosialisasi yang dibuka oleh Staf Ahli Walikota Palangka Raya, Benhurd Pangaribuan ini juga menghadirkan pembicara dari perwakilan polres dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sosialisasi ini Pokmawas dibekali pemahaman tentang arti illegal fishing, termasuk akibatnya bagi generasi penerus. Illegal fishing merupakan aktivitas menangkap ikan dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan menyetrum atau menggunakan obat.

Cara seperti itu tidak dikehendaki, karena akan merusak lingkungan dan tidak disadari akan memusnahkan spesies ikan. Para nelayan yang mau mencari ikan hanya diperkenankan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, misalnya pancing dan jala.

Tapi jika ada masyarakat yang mencari ikan dengan menggunakan alat tidak ramah lingkungan, masyarakat atau Pokmawas disarankan untuk melaporkan kepada aparat keamanan agar cepat dilakukan penindakan secara hukum.

Sementara itu disaat peserta mengikuti sosialisasi, sebagian peserta lainnya yang dipimpin Kabid Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Jubaedah bersama anggota Polri melakukan patroli dengan mengecek kondisi keramba di Danau Hanjalutung.

Dalam patroli illegal fishing ini ikut pula Anggta DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti dan Abdul Hayie. Di Danau Hanjulutung ini para wakil rakyat diperlihatkan kondisi perairan danau, termasuk sarana dan prasarana yang telah disediakan pemerintah kota berupa keramba dan rumah apung.

Kepada anggota DPRD, Jubaedah mengusulkan pengadaan speed boat mini untuk melakukan pengawasan tangkap ikan. Sebab selama ini pihak dinas maupun aparat tidak bisa melakukan pemantauan tangkap ikan karena tidak memiliki sarana transportasi air. (MC. Isen Mulang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*