INFO
Kenaikan Iuran BPJS Sebaiknya Bertahap

Kenaikan Iuran BPJS Sebaiknya Bertahap

MEDIA CENTER,Palangka Raya – Rencana pemerintah untuk menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga dua kali lipat cukup mengejutkan banyak pihak. Termasuk dari kalangan legislatif DPRD Palangka Raya.

“Ya, tentu kita menyayangkan bakal naiknya iuran BPJS Kesehatan, ditengah kesulitan yang dialami masyarakat saat ini,” ungkap anggota DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, Kamis (5/9/2019).

Menurutnya, menaikkan iuran BPJS Kesehatan tentu begitu memberatkan, terlebih kebijakan itu merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat.

“Meskipun ada alasan ataupun penghitungan, kenapa iuran tersebut harus dinaikan, namun bagi masyarakat terutama pada tingkat menengah ke bawah akan tetap berat. Terlebih kenaikannya cukup tinggi,” sebutnya.

Seharusnya lanjut Ridha, kalaupun pemerintah harus tetap memaksa menaikan iuran BPJS tersebut, maka sebaiknya harus dilakukan secara bertahap. Dengan begitu masyarakat tidak sampai terkejut. Terlebih rencana kenaikan itu kesannya begitu mendadak yang akan diterapkan dalam waktu dekat ini.

“Masyarakat jelas terkejut, mereka tentu belum bisa mengatur ritme biaya hidup atau mengkalkulasikan anggaran dengan baik. Apalagi jika kenaikan iuran BPJS ini cukup tinggi, tentulah memberatkan,” ucapnya lagi.

Memang lanjut Ridha, untuk saat ini setiap pemerintah daerah telah memiliki pola, terutama dalam memberikan subsidi iuran BPJS bagi masyarakat golongan rendah. Namun begitu subsidi itu juga diberikan dengan tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

“Bisa saja pada akhirnya akan ada pengurangan jumlah kepesertaan BPJS dari warga tidak mampu, akibat tingginya kenaikan iuran BPJS,” ucapnya.

Pada sisi lain lanjut Ridha, dirinya khawatir, dengan tingginya besaran iuran BPJS,  akan membuat kepesertaan BPJS non subsidi atau masyarakat umum akan semakin berat untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tersebut.

“Terlepas dari itu, kita harap masyarakat untuk dapat memahami langkah yang diambil pemerintah. Tentu pemerintah memiliki tujuan akhir dari kebijakan apa yang dilakukan,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*