INFO

Kota Palangka Raya Terapkan Kawasan Tanpa Rokok

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya melaksanakan Rapat terkait Penerapan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2014 di Hotel Royal Global, Jalan Cilik Riwut No.89 Palangka Raya, Kamis (30/03/2017)

Pada rapat tersebut Irmayani selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, mengingatkan kembali penerapan Perda Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok ini meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas olah raga, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum lainnya.

Ke depannya dia menyampaikan akan dibentuk tim terpadu penerapan perda tersebut, yang melibatkan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, di mana Kepala SKPD terlibat langsung dalam hal pengawasan sebagai contoh Kepala Dinas Kesehatan melalukan pengawasan terhadap pengelola, penghuni serta pengunjung di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada rapat tersebut hadir pula Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, Romlah yang menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah mengawal dan mengawasi penerapan Perda termasuk Perda Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok .

Romlah juga menambahkan bahwa Satpol PP Kota Palangka Raya sudah melakukan berbagai upaya di dalam penegakkan Perda tersebut salah satunya razia tipiring di Kecamatan Pahandut, lebih lanjut dikatakannya bahwa akan melalukan penindakan internal terhadap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya karena SKPD ini merupakan panutan terhadap masyarakat, sebelum melalukan penindakan ke masyarakat .

Dia juga menyatakan agar sebelum penindakan tersebut agar Tim ini gencar mensosialisasikan ke publik sehingga Perda tersebut diketahui seluruh lapisan masyarakat.

Adapun sanksi pidana terkait pelanggaran kawasan tanpa rokok ini Romlah mengatakan, bahwa berdasakan pasal 22 Perda Nomor 03 Tahun 2014 sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) hari dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dalam rapat tersebut diperoleh kesimpulan agar masing-masing SKPD menganggarkan untuk dana Kawasan Tanpa Rokok (KTR), penerapan Perda KTR di SKPD menjadi tanggung jawab Kepala Dinas/Badan/Kantor/Satuan dan Unit masing masing, dan SKPD diharapkan agar mensosialisasikan perda KTR di wilayah binaanya dan membentuk tim internal (MC. Isen Mulang/ Alfri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*