INFO
KPU dan Bawaslu Jaga Integritas dan Profesionalitas

KPU dan Bawaslu Jaga Integritas dan Profesionalitas

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Bidang Konstitusional Etika, Alfitra Salam APU, berpesan kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Kalteng untuk selalu menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

Pesan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Potensi Sengketa Hukum dan Kode Etik atau Perilaku Penyelenggara Pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, Kamis, (16/1/2020), di salah satu hotel di Palangka Raya.

Alfitra mengatakan, pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota sungguh rumit dan sulit, tekanannya lebih besar dibandingkan pemilu presiden dan legislatif lalu.

“Yang perlu diingat, jangan sampai ada intervensi-intervensi untuk memenangkan salah satu calon,”bebernya.

Karena itu kata dia KPU dan Bawaslu Kalteng harus menjaga integritas, profesionalitas dan kemandirian dalam menjalankan tugasnya.

Terlebih untuk pengawas pemilu harus lebih proaktif melakukan pengawasan gerak gerik di tingkat kecamatan, jangan sampai penyelenggara pemilu menjadi tim sukses dari salah satu calon.

Sedangkan untuk KPU diharapkan terus melakukan monitoring ke PPK dan PPS untuk mencegah potensi pelanggaran kode etik.

“Semua pihak pro aktif melakukan pengawasan tidak hanya Bawaslu”, tegasnya.

Selain itu semua lanjut Alfitra, hal-hal yang berkaitan dengan lemahnya regulasi dalam penanganan politik uang, maka perlu dievaluasi.

Disatu sisi, proses administrasi KPU pun harus terukur, terbuka sehingga potensi pelanggaran bisa ditekan. Termasuk, inskonsistensi data pribadi calon, perlu menjadi perhatian KPU dan Bawaslu.

Tidak kalah pentingnya, kata dia, KPU dan Bawaslu harus lebih sering jalin komunikasi secara intens, lakukan komunikasi setiap tahapan. Lebih baik Bimtek bersama (KPU-Bawaslu) hindari perbedaan penafsiran aturan.

“Jangan selingkuh sesama penyelenggara pemilu, jangan sampai Pilkada merusak keluarga”, tegasnya lagi.

Menurutnya, pelanggaran etik selama ini paling banyak akibat kelalaian, kelemahan pemahaman terhadap regulasi. “Pilkada lebih berat, karena kedekatan calon dengan penyelenggara. Namun secara umum, penyelenggaraan Pemilu on the track,”tandasnya. (MC. Isen Mulang.1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*