INFO
“LAPOR” Harus Mampu Menjawab Tuntutan Masyarakat

“LAPOR” Harus Mampu Menjawab Tuntutan Masyarakat

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dengan adanya aplikasi Layanan Aspirasi dan Aduan Masyarakat Online Rakyat yang di kelola oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, tentunya dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat Kota Palangka Raya. Sebagai media penyampaian aspirasi dan kontrol terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Maka dari itu dalam rangka memperkuat kapabilitas aparatur pengelola layanan aduan masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya berkolaborasi dengan Justice Peace & Integrity of Creation (JPIC) Kalimantan yang merupakan mitra kerja pemerintah yaitu KemenPAN-RB, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman RI melalui program UDAID CEGAH menyelenggarakan pelatihan penanganan pengaduan dan sistem informasi pelayanan publik (SIPP) yang berlangsung dari tanggal 18 s/d 21 Juni 2019 di ruang rapat Peteng Karuhei II Kantor Walikota Palangka Raya.

Seperti disampaikan oleh salah satu narasumber dari Pusat Telaah dan Informasi Regional ( PATTIRO), Wawan melalui telephone kepada Tim Media Center Isen Mulang, Kamis (20/6/2019) sore bahwa program kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemantauan kualitas layanan publik di daerah melalui optimalisasi saluran pelaporan SIPP, SP4N – LAPOR dan Kode Etik ASN.

Seiring dengan kemajuan jaman dan perkembangan teknologi informasi, tentunya kinerja pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi secara baik.

Dengan banyaknya tuntutan masyarakat yang beragam dan harus memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka diharapkan keberadaan aplikasi LAPOR dapat dimanfaatkan masyarakat dan mempermudah akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan aduanya sehingga juga dapat mendapatkan respon dengan baik dari para pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi berkenaan langsung dengan pelayanan publik. Melalui Lapor dapat mempermudah pejabat publik dalam mengakomodir, memantau dan mendokumentasikan secara baik dalam rangka untuk menjawab dan menuntaskan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat.

Namun untuk mewujudkan itu semua Pemerintah Daerah harus melakukan langkah-langkah strategis dan konkrit sehingga aplikasi LAPOR ini dapat bermanfaat secara baik. Karena tidak menutup kemungkinan ketika masyarakat tidak puas terhadap jawaban yang disampaikan pada LAPOR tanpa dibarengi dengan tindakan nyata dari kinerja pemerintah daerah maka pada akhirnya masyarakat menjadi apatis dan enggan memanfaatkan ruang publik yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.

Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain : adanya komitmen kepala daerah, komitmen SOPD teknis terutama dalam menjalankan SOPnya untuk memberikan pelayanan publik, adanya perencanaan pembangunan yang marang, penganggaran yang yang memadai, koordinasi yang solid antar SOPD, menjalin jejaring dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait, dan lain sebagainya, tutupnya. (MC. Isen Mulang/Win)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*