INFO
Netralitas ASN Jelang Pemilu Kembali Diingatkan

Netralitas ASN Jelang Pemilu Kembali Diingatkan

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Ketua DPRD kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto kembali mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan pemerintah kota Palangka Raya untuk terus menjunjung tinggi netralitasnya, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019.

“Hal ini kembali saya tegaskan setelah adanya laporan dari masyarakat. Maka itu netralitas ASN harus tetap terjaga sebelum, selama, dan sesudah tahapan Pemilu 2019, tegasnya, Jum’at (18/1/2018).

Kata Sigit, adanya laporan masyarakat tersebut disampaikan kepada pihak DPRD lantaran, masyarakat ada mendapatkan sejumlah oknum ASN yang dengan inisiatifnya sendiri bermufakat bersama pengurus RT dilingkungannya untuk mendukung partai politik tertentu.

“Pemilu ini harus jujur, adil, dan berkualitas, makanya hal-hal yang melanggar seperti itu harus bisa ditekan seminimal mungkin. Yang pasti akan ada sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi pihak yang melanggar aturan seperti itu,” tandasnya.

Disisi lain, Sigit secara tegas meminta kepala daerah, pimpinan/anggota legislatif yang menjadi pengurus parpol, tim kampanye, atau hal lainnya yang berkenaan dengan perpolitikan, agar tidak menggunakan jabatannya atau melibatkan ASN maupun mengarahkan dukungan untuk kepentingan kelompok dalam Pemilu yang digelar 17 April mendatang.

Terlebih netralitas ASN telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Khususnya dalam pasal 9 UU tersebut disebutkan bahwa pegawai/ ASN harus bebas dari pengaruh intervensi dan golongan dan parpol.

Netral itu dalam artian pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.

“Berdasarkan pasal 87 UU Nomor 5/2014, ASN dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan pengurus parpol,” ingatnya.

Ditambahkan Sigit, upaya mengingatkan netralitas ASN ini bukanlah tanpa sebab,  karena seringkali ada tren pelibatan atau dilibatkannya ASN dalam arus dinamika politik praktis oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu.

“DPRD bersama pemerintah kota dan jajaran mitra kerja terkait akan bertindak tegas berdasarkan kewenangan dan aturan terhadap ASN,” tutupnya. (MC. Isen Mulang.1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*