INFO
Pelaku Usaha Jangan Abaikan Fungsi Drainase

Pelaku Usaha Jangan Abaikan Fungsi Drainase

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pembangunan pusat perbelanjaan seperti pertokoan, swalayan, mini market hingga ritail modern seperti mall termasuk pembangunan perumahan, restoran, rumah makan dan lain-lain, terus dilakukan oleh para pelaku usaha atau investor di Kota Palangka Raya.

Namun terlepas dari itu, para pelaku usaha tersebut diminta untuk berkomitmen sekaligus bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan drainase di area atau wilayah usahanya.

Terlebih para usaha yang sudah memegang surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) hingga Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), maka harus berperan aktif menjaga kebersihan drainase.

“Para pelaku usaha yang sudah mengantongi SPPL, UKL, UPL hingga pemegang Amdal, harus berkomitmen menjaga kebersihan drainase, sebagaimana termuat dalam aturan dari perizinan tersebut,”ungkap Achmad Zaini.

Lebih lanjut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya ini mengatakan, Walikota Palangka Raya melalui surat edaran Nomor 1876/DLH/I.2/XII/2019 telah memuat aturan tentang peran aktif masyarakat atau pelaku usaha swasta dalam pengelolaan sistem drainase.

Aturan yang perlu diperhatikan pelaku usaha itu diantaranya, pelaku usaha wajib melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan pemukiman yang menjadi tanggung jawabnya.

Lalu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk mencegah adanya pendirian bangunan yang menutupi saluran. Selain itu, berdasarkan Perda 15/2019, maka pelaku usaha juga wajib melaporkan kepada pemerintah tentang penanganan drainase.

“Pelaku usaha juga dilarang membuang air limbah langsung pada saluran drainase sebelum dikelola,”beber Zaini, Selasa (28/1/2020).

Tak hanya sampai disitu saja tambah dia, para pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak sarana dan prasarana drainase, yang mengakibatkan terganggunya upaya pengelolaan air sehingga mengakibatkan pencemaran.

“Jika melanggar, maka akan dikenakan penegakan hukum, berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana,”tegasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya, Nenie A Lambung, mengungkapkan persoalan drainase selama ini, kerap terabaikan ketika banyaknya kegiatan pembangunan berbagai bidang usaha atau bisnis yang dilakukan para pelaku usaha.

“Intinya pelaku usaha jangan sampai mengabaikan pembangunan drainase. Itupun harus dibangun dengan standar yang baik sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari,”tegasnya. (MC. Isen Mulang.1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*