INFO
Pemkot Bentuk Tim Survei Potensi Pajak Reklame Untuk Peningkatan PAD

Pemkot Bentuk Tim Survei Potensi Pajak Reklame Untuk Peningkatan PAD

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya adakan rapat koordinasi dengan SOPD teknis terkait untuk membentuk Tim Survei Potensi Pajak Reklame dalam rangka peningkatan PAD yang dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Selasa (18/6/2019).
 
Inspektur Kota Palangka Raya, Alman Pakpahan selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa tujuan dibentuknya Tim Survei Potensi Pajak Reklame ini disamping sebagai upaya untuk peningkatan PAD, juga dalam  menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI tentang potensi pendapatan pajak reklame tahun anggaran 2018 yang belum dipungut. 
 
Kegiatan ini dihadiri oleh SOPD teknis terkait diantaranya Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP), Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD),  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPPKP) dan Inspektorat dibentuknya tim tersebut adalah Kota Palangka Raya. 
 
Untuk melakukan pendataan dan penelusuran potensi reklame serta penagihan pajak reklame di Kota Palangka Raya. 
 
Kepala Dinas PMPTSP,  Rawang mengatakan bahwa harus ada mekanisme penetapan pajak reklame.  Selama ini penetapan pajak masih dilakukan oleh SOPD teknis. Seharusnya penetapan pajak reklame dilakukan oleh BPPRD Kota Palangka Raya.  Untuk itu perlu dilakukan revisi perda apabila isinya bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
 
Sebelum mengakhiri kegiatan rapat koordinasi dengan SOPD terkait, Alman Pakpahan selaku pimpinan rapat sampaikan beberapa hal atau langkah-langkah yang segera dilakukan diantaranya. Pertama,  DPRKP Kota Palangka Raya akan mempersiapkan surat keputusan serta jadwal tim terpadu dalam rangka inventarisasi potensi pajak reklame yang terdapat di seluruh wilayah Kota Palangka Raya. 
 
Kedua, tim terpadu terdiri dari DPRKP,  Inspektorat,  Satpol PP,  DPPTSP,  serta BPPRD Kota Palangka Raya. 
Ketiga,  pembiayaan atas kegiatan inventarisasi tersebut akan dibebankan kepada masing – masing SOPD terkait. 
 
Keempat,  akan dilakukan koordinasi secara lebih intensif dan berkelanjutan antar SOPD terkait kegiatan dimaksud, tutup Alman. (MC. Isen Mulang/win)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*