INFO
Penguatan Penerapan SAKIP dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Penguatan Penerapan SAKIP dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka sebentar lagi akan memasuki tahapan yang ke – 3 dan perlu dilakukan terobosan-terobosan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, hal ini merupakan bagian tindak lanjut dari RPJMD sebagai roadmap Reformasi Birokrasi, ungkap Nadimah salah satu narasumber dari Kementerian PAN dan RB saat melakukan pendampingan Penguatan SAKIP dan RB Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalteng yang digelar di Hotel Neo Palangka Raya, Selasa (23/4/2019).

Di tempat yang sama, Inspektur Kota Palangka Raya, Alman Pakpahan saat ditemui tim Media Center Isen Mulang menyampaikan bahwa, Tahun 2019 ini berada di akhir tahapan ke -2 penerapan pilot project tentang program pelaksanaan aparatur sudah baik. Sehingga sampai tahun 2025 nanti diharapkan birokrasi sama dengan negara-negara Asia yang telah maju.

Alman katakan, tahun 2020 yang akan datang diharapkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) berbasis kinerja, akuntabilitas sudah berjalan dengan baik.

Lanjut Alman, saat ini difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome atau hasil yang dijanjikan oleh kepala daerah sebagaimana visi dan misinya yang tertuang dalam dokumen perencanaan RPJMD sebagai indikator dan tolok ukur terhadap penilaian capaian kinerja instansi pemerintah yang akuntabel.

Disamping itu Alman sampaikan bahwa pemerintahan yang bersih, penerapan manajemen kinerja yang sinergi satu sama lain, kinerja individu yang akuntabel, serta birokrasi yang memiliki pelayanan yang baik, apabila semua itu dapat dipenuhi maka penilaian SAKIP dan RB pasti akan memperoleh penilaian yang baik, tuturnya.

Disampaikan pula bahwa, Kota Palangka Raya dalam hal ini Inspektorat Kota Palangka Raya telah melakukan penguatan LAKIP dan SAKIP bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tutupnya. (MC Isen Mulang/win)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*