INFO
Peningkatan Pengendalian Karhutla di Provinsi Kalteng  

Peningkatan Pengendalian Karhutla di Provinsi Kalteng  

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Rapat Koordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI tentang Peningkatan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalteng, bertempat di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng Palangka Raya, Kamis (20/6/2019).

Dalam pembukaan rakor, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran menyampaikan rencana pemindahan ibukota. Ada 3 titik yaitu Kota Palangka Raya,  Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.

Kalimantan Tengah adalah provinsi terbesar kedua setelah Provinsi Papua. Dengan jumlah penduduk 2,5 juta sehingga layak sebagai ibukota. Dan Kalteng untuk dua tahun ini tidak ada bencana asap, padahal mempunyai luas lahan gambut yang rawan kebakaran.

Gubernur juga menyampaikan bahwa musim kemarau yang periode 5 tahun sekali ada, masa kemarau yang sungguh kering dan potensi kebakaran, dan kabut asap dimana-mana. Dan kedua ada kemarau yang masih ada hujannya, inilah yang terjadi tiga tahun ini di Kalteng.

Gubernur mengatakan kearifan lokal untuk membuka lahan tidak mengakibatkan kebakaran. Sehingga aparat di harapkan dapat membedakan mana masyarakat dan mana perusahaan yang membuat kebakaran hutan.

Ketiga mengenai harapan  mengenai keadilan terhadap masyarakat kecil, ketika masyarakat berhadapan dengan hukum karena masalah kebakaran lahan. Diharapkan ada penegak hukum berlaku adil, ungkap Gubernur mengakhiri sambutannya.

Sedangkan Asisten Deputi Koordinasi Keamanan Konflik dan Keamanan Transportasi Kemenkopolhukam, Brigjen Pol Bambang Sugeng dalam paparannya menyampaikan bahwa Palangka Raya secara kewilayahan memenuhi syarat sebagai ibukota negara serta potensi alam juga memenuhi.

Mengenai pembukaan lahan dengan membakar. Bahwa di Kalteng hanya beberapa kabupaten yang mempunyai lahan gambut. Ternyata ada masyarakat membuka lahan membakar. Sehingga perlu dipetakan mana yang masyarakat dan mana perusahaan, ucap Bambang Sugeng.

Pada tahun 2015 puncak kebakaran yang siklusnya 5 tahun sekali, yg berdampak ke negara tetangga singapura dan malaysia. Sehingga pada tahun tersebut presiden mengeluarkan  peraturan Presiden. mulai saat itu lahan yang terbakar berkurang dan dengan rakor ini diharapkan adanya masukan untuk penanggulan karhutla yang lebih baik lagi, tutupnya. (MC Isen Mulang/Bambang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*