INFO

Penyusunan Skor Urusan Pemerintahan dalam Rangka Evaluasi Kelembagaan dan Organisasi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya telah berjalan selama dua tahun. Untuk itu perlu evaluasi dan penataan kelembagaan. Hal ini diungkapkan Kabag Organisasi Setda Kota Palangka Raya, Amandus Frenaldy saat ditemui awak media center hari Jumat (17/5/2019).

Lanjut Amandus, penyusunan skor urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai PP nomor 16 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tujuannya untuk melakukan pemetaan urusan pemerintahan Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka evaluasi kelembagaan dan organisasi.

Menindaklanjuti itu maka dilaksanakan kegiatan validasi skor urusan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, selama tiga hari dari tanggal 15 Mei s/d 17 Mei 2019 di Ruang Rapat Peteng Karuhei 1 Kantor Walikota Palangka Raya. Bagi OPD yang data dukungnya belum lengkap masih diberikan kesempatan untuk melengkapi sampai dengan hari senin tanggal 20 Mei 2019.

Kegiatan validasi ini seyogyanya diikuti oleh seluruh OPD lingkup Pemko sejumlah tiga puluh enam OPD. Akan tetapi yang bisa dilaksanakan hanya tiga puluh lima OPD, karena satu OPD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih menunggu Peraturan Pemerintah terkait perhitungan skor. Sedangkan tim validasi dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak empat orang, tuturnya.

Pada kesempatan itu pula Kabag Kelembagaan dan Analisis Jabatan, pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Betri Susilawati yang merupakan anggota tim validasi, menyampaikan kegiatan ini merupakan klarifikasi data dengan data dukung yang telah dikumpulkan sesuai indikator urusan pemerintahan yang melekat pada perangkat daerah masing-masing.

Perhitungan data dukung indikator variabel umum dan teknis, akan menghasilkan skor yang menentukan besaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan tipe. Oleh sebab itu peran serta dan keaktifan perangkat daerah dalam memberikan data sangat berpengaruh besar dalam penentuan tipe perangkat daerah yang dievaluasi, tutupnya. (MC Isen Mulang/ Dila)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*