INFO
Program Kebijakan Perlu Kajian Sebagai Payung Hukum

Program Kebijakan Perlu Kajian Sebagai Payung Hukum

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Sebelum menentukan program atau arah dari pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, maka perlu kajian ilmiah sebagai payung hukum dan dasar program.

Penegasan tersebut disampaikan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin, usai membuka rapat koordinasi daerah (Rakorda) Kelitbangan tahun anggaran 2019, yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Palangka Raya, di Swissbel-Hotel Danum Palangka Raya, Kamis (2/5/2019).

Sejatinya lanjut Fairid, kebijakan-kebijakan dari arah program yang ingin dilaksanakan, harus terlebih dahulu mengetahui secara cermat mana arah yang prinsif dan prioritas.
Contohnya kata dia, Pemerintah Kota Palangka Raya baru-baru ini menerima penghargaan pencegahan dini karhutla dari kementrian riset . Artinya, kebijakan terkait karhutla yang  leading sektor nya Kelitbangan dan Kesbangpol  program kebijakan yang dijalankan sudah tepat.

“Penghargaan dibidang pencegahan karhutla ini salah satu bukti, bahwa segala proses  yang berkaitan dengan karhutla , tentu lebih dahulu dilalui melalui riset  atau kajian ilmiah.  Nah, ini gunanya penelitian itu,”ucapnya.

Contoh lain imbuh Fairid, adalah hal yang berkaitan dengan wacana pemindahan ibukota ke Palangka Raya. Disini lagi-lagi kata dia, banyak penelitian serta riset yang harus mempertimbangkan banyak faktor, baik kendala ataupun halangan ketika wacana tersebut ingin diwujudkan.

“Ya, sebut saja lahan atau tanah di Palangka Raya ini strukturnya bergambut. Nah, ini tentu tidak lepas dari kajian atau riset tadi,”tukasnya.

Dalam bagian lain sambung Fairid, upaya pengembangan  setiap kebijakan dan program pembangunan  harus dilandasi dengan riset atau kajian ilmiah. Terlebih pengembangan kebijakan itu harus  sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lebih terarah, terpadu dan inovatif.

Karenanya kata dia, dengan adanya rakorda kelitbangan tersebut, menjadi sarana efektif untuk mendapatkan masukan-masukan yang berarti, terutama bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyusun arah kebijakan dari program.

“Program-program  sosial kemasyarakatan, ekonomi  dan pemerintahan tentu memerlukan kajian strategis, sehingga kebijakan yang diambil tidak melenceng,” tutupnya. (MC.Isen Mulang.1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*