INFO
Regulasi Terkait Tower BTS di Kota Palangka Raya Perlu Direvisi

Regulasi Terkait Tower BTS di Kota Palangka Raya Perlu Direvisi

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Regulasi terkait tower Base Transceiver Station (BTS) di Kota Palangka Raya perlu direvisi.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Murni D Djinu, saat dibincangi awak media center Palangka Raya di Ruang Kerjanya, Selasa (24/04/2018)

Hal ini mengingat dengan adanya hasil keputusan Mahkamah Agung Nomor : 46/PUU-XII/2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara yang diajukan oleh PT. Kame Komunikasi Indonesia, sehingga menganulir seluruh Perda terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten/Kota di Indonesia

Namun dengan Hasil Keputusan MA tersebut, bukan berarti Pemerintah Daerah tidak bisa menarik Retribusi dari Sektor Pengendalian Menara tersebut, Pemerintah Daerah wajib merevisi regulasi yang ada dengan formula mengacu pada Surat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-209/PK.3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Lebih lanjut, Murni menjelaskan untuk formulasi tersebut sudah kita sampaikan dengan pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya hal ini mengingat kedepanya seluruh perda terkat pajak dan retribusi di jadikan satu perda

Begitu pula dengan pengaturan tower BTS di Kota Palangka Raya juga akan segera direvisi dan dinas kami sudah melaksanakan review cellplan sebagai bahan pedoman revisi regulasi pengaturan tower BTS di Kota Palangka Raya, ungkapnya (MC. Isen Mulang/engga)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*