INFO
Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan ( PPTKH)  Kota Palangka Raya.

Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan ( PPTKH) Kota Palangka Raya.

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Provinsi Kalteng menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH)  Kota Palangka Raya bertempat di Hotel Aquarius, Jl. Imam Bonjol, Senin (18/03/2019)

Kegiatan ini dalam rangka untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada Camat, Lurah dan Dinas Teknis terkait yaitu Dinas PUPR serta  Bappeda tentang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Seperti tertuang pada Nawacita (RPJMN 2015 – 2019) yaitu : (1). Tersedianya sumber tanah objek reforma agraria dan terlakasanya restribusi tanah dan legalisasi aset (teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha), (2). Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha.

Lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan yang akan dilepaskan seluas 4,1 juta ha diarahkan untuk :
1. Memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan.
2. Menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.

Berdasarkan Perpres No. 88 tahun 2017 memuat pengaturan sebagai berikut :
(1). Objek penyelesaian penguasaan kawasan hutan yang dapat dilakukan penyelesaian penguasaan tanah merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi).
(2). Jenis penguasaan tanah yang dapat diselesaikan terdiri dari : permukiman, fasilitas umum/sosial,lahan garapan dan hutan yang dikelola masyarakat hukum adat.
(3). Pemohon bisa dilakukan oleh : perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan dan masyarakat hukum adat, yang disampaikan secara kolektif kepada Bupati/Walikota untuk diterukan kepada Tim Inver PPTKH.
(4). Pola penyelesaian dengan cara : mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; tukar menukar kawasan hutan; memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial atau; melakukan resettlement.
(5). Tahapan penyelesaian melalui : inventarisasi, verifikasi, penetapan pola penyelesaian dan penertiban sertifikat hak atas tanah. (Isen Mulang/ Win)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*