INFO

Walikota Palangka Raya secara resmi menutup acara Rapat Koordinas Nasional (Rakornas) Kelitbangan 2017

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Walikota Palangka Raya HM Riban Satia secara resmi menutup acara Rapat Koordinas Nasional (Rakornas) Kelitbangan yang diselenggarakan di Ballroom Kahayan Swiss Belhotel Danum, Kamis (16/3/2017) pukul 21.00 WIB.

Ikut hadir Plt Kepala Badan Litbang Kemendadgri, Dodi Riyadmadji, Wali Walikota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio, Kapolres Palangka Raya AKBP Lili Warli, Komandan Kodim 1016 Palangka Raya, Wakil Komandan Kompi Antang Kalang, dan sejumlah kepala dinas.

Dalam sambutannya Walikota Palangka Raya HM Riban Satia mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia pusat, provinsi, dan lokal yang telah sukses menyelenggarakan pelaksanaan Rakornas Kelitbangan ini hingga selesai.

Walikota mengatakan melalui Rakornas ini dapat diketahui bahwa keberadaan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam menghadapi era globalisasi merupakan salah satu indikoator dan faktor kunci dalam rangka meningkatkan daya saing daerah sesuai tema ‘peran strategis penguatan pembangan dan penelitian sebagai poros perumus kebijakan dalam mendorong inovasi daerah. Oleh sebab itu perlu dilakukan langkah kongkret guna memberdayakan peran dan fungsi lembaga kelitbangan itu sendiri.

HM Riban Satia berharap hasil Rakornas Kelitbangan kali ini yang dirumuskan dalam rancangan kebijakan strategis harus lebih implementatif dalam rangka peningkatan dan penguatan peran dan fungsi kelitbangan dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan dalam negeri, baik lingkungan pusat maupun daaerah dapat dimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Di akhirnya sambutannya Walikota menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta Rakornas Kelitbangan dari seluruh Indonesia bila selama kegiatan berlangsung ada yang kurang berkenan dan bila ada kekurangan dalam pelaksanaannya akan menjadi koreksi bagi panitia lokal agar menjadi lebih baik lagi ke depannnya. Dan hasil kesepakatan bersama bahwa pelaksanaan Rakornas Kelitbangan Tahun 2018 akan dilaksanakan di Provinsi Papua.

Adapun hasil sidang pleno Komisi Rakornas Kelitbangan tahun 2017 berdasarkan hasil pembahasan sidang komisi yang terdiri atas 3 (tiga) komisi, yaitu: Komisi I: Kelembagaan dan Sdm, Komisi II : Inovasi Daerah dan Kehutanan sedangkan Komisi III : Program dan Kegiatan Strategis.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dalam sidang komisi perlu ditindaklanjuti baik oleh Badan Litbang Kemendagri maupun perangkat Litbang Daerah Provinsi dan perangkat Litbang Daerah Kabupaten/Kota.

1. Berkenaan dengan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Litbang Kemendagri, dapat dikategorikan dalam beberapa kondisi yaitu:

a. Untuk hal-hal yang terkait dengan kebijakan lintas pemangku kepentingan, Badan Litbang kemendagri melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi terbaik, antara lain:

– Evaluasi implementasi PP No.18/2016 terkait pembentukan kelembagaan litbang daerah.

– Inpassing Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam PermenPAN-RB No.26/2016.

– Penetapan RPP tentang Inovasi Daerah.

– Sinergi lintas Kementerian/Lembaga dalam penguatan lembaga litbang daerah dan upaya untuk menumbuhkembangkan inovasi    daerah di seluruh wilayah Indonesia.

b. Untuk hal-hal yang bersifat penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, program dan inovasi daerah, Badan Litbang Kemendagri tetap berkomitmen untuk mendorong penguatan kapasitas dimaksud baik melalui kegiatan-kegiatan yang didukung oleh APBN dan sumber-sumber lainnya, maupun yang dilakukan oleh daerah melalui pendanaan APBD. Kegiatan yang akan dilakukan dapat berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, rapat koordinasi, konsultasi, dan sebagainya.

c. Terkait dengan langkah-langkah penyempurnaan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah, akan dilakukan pencermatan lebih lanjut dengan regulasi terkait lainnya seperti PMK No.106/2016 dan Permenristekdikti No.69/2016, sekaligus mengakomodir masukan daerah dalam sidang komisi.

2. Berkenaan dengan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh perangkat litbang daerah provinsi dan kabupaten/kota, agar dapat dikoordinasikan, dikonsolidasikan, dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dalam Rakornas ini,  khususnya terkait dengan implementasi Permendagri No.17/2016 yang berdampak pula pada perlunya penguatan kapasitas SDM kelitbangan, serta mendorong hasil-hasil kelitbangan yang berorientasi pada inovasi daerah.

Namun demikian, terdapat pula beberapa rekomendasi yang menjadi komitmen bersama yang telah disepakati dalam masing-masing sidang komisi, antara lain:

1. Pembangunan basis data pusat dan daerah melalui pemetaan maupun aplikasiterkait kegiatan kelitbangan dan inovasi.
2. Kolaborasi pelaksanaan pengkajian nasional tentang isu-isu strategis nasional yang topiknya akan dibahas dalam forum tersendiri.
3. Penyusunan Rencana Aksi Inovasi Daerah.
4. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Pokok-pokok hasil rumusan sidang komisi yang menjadi rekomendasi Rakornas Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2017 untuk menjadi perhatian dan komitmen bersama guna diimplementasikan sesuai dengan kewenangannya. (MC isen mulang/nai)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*