INFO

Wujudkan Good Governance Pemko Palangka Raya Tandatangani MoU Dengan BPKP

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pemerintah Kota Palangka Raya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kota Palangka Raya.

Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya mengatakan MoU ini dapat menjadi alat dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan tata kelola pemerintahan sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntable, serta menghindari pemborosan keuangan negara atau daerah.

“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan dengan tersusunnya peta manajemen resiko di lingkungan pemerintahan Kota Palangka Raya untuk mewujudkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya, kata Hera di Ruang Rapat Kantor Walikota Palangka Raya Selasa (13/10/2020)

Dalam kesempatan itu, Hera Nugrahayu mengapresiasi pencapaian Inspektorat Kota Palangka Raya memenuhi standar pemenuhan penyelenggaraan SPIP level 3 maupun kapabilitas APIP level 3 hasil penialain dari BPKP.

“Pecapaian ini adalah wujud dari komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya semua perangkat daerah dengan serius meningkatkan kualitas pengendalian internalnya, serta mitigasi terhadap resiko kegiatan dalam mencapai visi misi Walikota dan Wakil Walikota,” ujar Hera Nugrahayu.

Ditempat yang sama Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Setia Pria Husada menyambut baik pencapaian Inspektorat Kota Palangka Raya.

Menurutnya sesuai dengan RPJMN 2015-2019, bahwa seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah mencapai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level III dan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada pada level III pada tahun 2019.

“Namun SPIP di sebagain besar Pemda masih banyak bersifat formalitas. Masih bersifat administrasi. Tetapi pemerintah bertekad untuk RPJMN 2020- 2024 akan menguatkan lebih lanjut ke dalam manajemen risiko,” tegas Setia Pria Husada.

Dirinya menyambut baik gagasan pemerintah Kota Palangka Raya menggelar bimbingan dan konseling manajemen risiko dan berharap manajemen diterapkan di Pemerintahan Kota Palangka Raya tidak hanya formalitas tetapi benar – benar dijalankan dan dijadikan budayadi setiap perangkat masing – masing.

“Jika tujuan Organisasi perangkat daerah yang terdapat dalam Rencana strategis (Renstra) tercapai otomatis visi misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya telah tercapai” tutup Setia (MC. Isen Mulang/Rani/mt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*